Pembekuan PSSI oleh kemenpora

Sanksi pembekuan PSSI dikeluarkan setelah organisasi induk sepak bola Indonesia ini tidak mengakui hasil rekomendasi Badan Olahraga profesional Indonesia, BOPI, yang melarang keikut sertaan Arema Cronus dan Persebaya Surabaya dalam liga sepak bola.
PSSI tetap mengizinkan Arema dan Persebaya bertanding, awal Maret 2015 lalu. Di sinilah, Kemenpora kemudian menulis surat peringatan pertama dan kedua, tetapi tidak ditanggapi.
Pembekuan PSSI oleh Kemenpora ini bukanlah yang pertama. Saat Andi Mallarangeng menjadi Menpora, dia membekukan kepengurusan PSSI yang saat itu dipimpin Nurdin Halid.

Daripada mengorbankan masalah yang jauh lebih besar, yaitu masa depan sepak bola Indonesia, maka harus ada rekonsiliasi dari kedua pihak. Ini jalan tengah paling memungkinkan.

Yunan Syaifullah, pengamat sepak bola dan penulis buku Filosofi sepak bola.

Nurdin Halid akhirnya terdepak dari kursi ketua umum PSSI dan Djohar Arifin terpilih sebagai gantinya.
Hal ini diawali ketika pemerintah ikut campur dengan menggelar Kongres sepak bola nasional, KSN, di Malang, dan memicu dualisme kompetisi dualisme kompetisi Liga super Indonesia, LSI, dan Liga primer Indonesia, LPI.
FIFA kemudian memberikan peringatan keras kepada Indonesia, tetapi tidak membekukan PSSI. FIFA lantas membentuk Komite normalisasi yang mengambil alih tugas-tugas PSSI dan memilih pengurus baru.
Ketika Roy Suryo ditunjuk sebagai Menpora yang baru, dua kubu di PSSI bisa disatukan dengan Djohar Arifin menjadi ketua dan La Nyalla sebagai wakilnya.